Miris! Bupati Satu Ini Abaikan Retret Lebih Tunduk Ke Partai

Foto : Bupati Bangka Selatan 2024-2029, Riza Herdavid. (net)

BANGKABELITUNG,INDONEWS – Riza Herdavid akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Bangka Selatan (Basel), Kamis (20/2/2025) lalu oleh Presiden Ri, Prabowo Subianto namun kader PDIP satu ini justru diduga tak mengikuti kegiatan ‘Retreat’ yang digelar pihak pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Magelang, Jawa Tengah.

Sebaliknya Reza Herdavid beralasan jika dirinya masih menunggu keputusan partainya (PDIP) atau ketua umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan ia pun sempat disampaikan kepada wartawan, Jumat (21/2/2025) melalui pesan singkat Whats App (WA)-nya.

“Masih menunggu arahan (arahan dari PDIP — red), ” ucap Riza.

Pernyataan Riza pun kini menyita perhatian sebagian kalangan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu di wilayah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) bahkan Riza pun mendapat penilaian negatif.


* Riza Bukan Sosok Negarawan

Salah seorang warga Basel enggan disebut identitas dirinya menilai jika sikap Riza sesungguhnya tak patut dan sangat disayangkan lantaran Riza memilih patuh terhadap partai (PDIP) dibanding aturan negara.

“Ketika sudah resmi dilantik jadi Bupati Bangka Selatan artinya dia (Riza Herdavid – red) merupakan bagian dari pejabat negara di Ibdonesia. Lalu kenapa persoalan kegiatan Retret malah ia menunggu keputusan partai (PDIP – red), ” sebut sumber ini kepada tim media Indonews.today, Jumat (21/2/2025).

Tak cuma itu sumber ini pun menilai jika Riza Herdavid sesungguhnya bukanlah sosok seorang negarawan, sebaliknya sosok Riza Herdavid tak lain terkesan seperti ‘Petugas’ partai.

“Para Negarawan rela melepas jabatannya demi kepentingan yang lebih besar demi keutuhan negaranya. Pikirannya jauh ke depan tak terbatas ruang dan waktu. Sementara Politikus akan berusaha mati-matian mempertahankan kursi kekuasaannya,” singgung sumber ini.



* Retret Menjadikan Kepala Daerah Faham Misi

Sekedar diketahui, setiap kepala daerah akan mengikuti Retret di Magelang dimulai dari tanggal 21-28 Februari 2025 atau selama satu minggu. Total ada sekitar 505 kepala daerah yang akan mengikuti agenda Mendagri ini.

Kegiatan ini secara resmi akan dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang dengan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama akan diikuti 505 kepala daerah yang telah dilantik lebih awal.

Sementara gelombang kedua, diperuntukkan bagi 40 kepala daerah lainnya yang pelantikannya masih menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelaksanaan retret ini bertujuan membangun soliditas serta kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing.

Pembekalan ini diharapkan bisa membuat kepala daerah lebih memahami visi kepemimpinan nasional, meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Nantinya, selama sepekan, kepala daerah terpilih akan menjalani berbagai program yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan masing-masing.


*Instruksi Ketum PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

Dirangkum detikcom, Jumat (21/2/2025), Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.

Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. (RMN/TJI/Ryn)